Sambutan Ketua

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang mudah, murah, cepat dan akurat.

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) pada 30 April 2010, maka keterbukaan akan informasi termasuk informasi di bidang hukum dan regulasi yang diterbitkan dalam bidang hukum dan peradilan sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

Badan publik seperti Pengadilan Negeri Pemalang tentu sudah selayaknya mengimplementasikan ketentuan terkait dengan penyebar luasan berbagai Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dengan pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang merupakan salah satu penyebarluasan melalui media elektronik.

Pengadilan Negeri Pemalang yang diberikan mandat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengelola akan terus melakukan inovasi dan meningkatkan peran serta seluruh anggota dalam penyebarluasan informasi produk hukum baik di lingkungan kerja masing-masing maupun kepada masyarakat.

Bahwa terhadap layanan informasi produk hukum yang kami sajikan melalui website jaringan dokumentasi dan informasi hukum tersebut tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kami sangat berharap sumbang saran dari seluruh pengguna JDIH Kabupaten Pemalang demi kesempurnaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kedepan yang lebih baik.

Demikian yang bisa kami sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Ketua Pengadilan Negeri Pemalang

ttd

Kadarwoko, SH.M.Hum.